Dana Desa Menguntungkan Bagi Warga Desa yang Terkena Covid-19

 Menteri Desa Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi( Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memperhitungkan, pemakaian dana desa 2022 buat Dorongan Langsung Tunai( BLT) Desa telah pas. Tujuannya buat kurangi akibat pandemi Covid- 19 serta penindakan kemiskinan di desa.

" Kita wajib berterima kasih kepada Presiden sebab Undang- Undang No 2 tahun 2020 sanggup jadi payung hukum bermacam langkah taktis dalam penindakan akibat pandemi Covid- 19 di Tanah Air. Salah satu implementasinya di 2022 buat Dana Desa difokuskan buat Dorongan Langsung Tunai selaku jaring pengaman sosial," ucap Mendes PDTT dalam penjelasan tertulis, Ahad( 12/ 12).

Ia mengantarkan, Peraturan Presiden( Pepres) 104/ 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022 salah satunya mengendalikan fokus pemakaian dana desa. Baginya, Perpres ini wajib dimaknai muncul dalam masa darurat, di mana masyarakat desa terdampak pandemi Covid- 19 memerlukan jaring pengaman sosial salah satunya dalam wujud BLT Desa.

" Bila nanti tahun 2023 Covid- 19 usai, hingga hendak kembali pada Undang- undang lama," katanya dikala meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Energi Manusia( SDM) Warga Desa, Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Sabtu( 11/ 12).

Gus Halim, demikian dia biasa disapa berkata, sepanjang pandemi Covid- 19 pemakaian APBN diatur dalam skema darurat, sehingga refocusing anggaran tidak dapat dihindari. Di Kemendes PDTT misalnya, refocusing anggaran terjalin lebih dari 5 kali. 2 kali di tahun anggaran 2020 serta 4 kali di tahun anggaran 2021.

" Jadi refocusing anggaran di masa pandemi ini suatu yang biasa supaya anggaran yang terdapat betul- betul teralokasikan cocok kebutuhan di lapangan," katanya.

Pemerintah pusat, bagi Gus Halim, membagikan patokan pemakaian dana desa, ialah 40 persen buat BLT." Itu maksudnya kita diajak buat fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang hadapi kenaikan sebab Covid- 19," tuturnya. 

Serta 60 persen sisanya, bisa dimanfaatkan buat program pemberdayaan buat warga desa. Dengan rincian 20 persen buat ketahanan pangan serta hewani, 8 persen buat menunjang aktivitas penindakan Covid- 19 semacam percepatan serta sosialisasi vaksinasi, sebaliknya yang 32 persen buat program prioritas hasil Musyawarah Desa.

Ia meningkatkan, spesial desa- desa di Sumatera Barat, grupnya lagi mencari pola yang pas supaya Sumatera Barat dapat mendapatkan dana desa yang sepadan. Nantinya diharapkan, dapat membuat dekat 2. 000 Jorong( desa) yang membentuk Nagari bisa mendapatkan dana desa." Aku percaya ini tidak gampang tetapi aku hendak berupaya," katanya.

Fokus buat BLT

Abdul Halim Iskandar berkata, Dana Desa 2022 hendak difokuskan buat program Dorongan Langsung Tunai( BLT) Desa. Tujuannya, buat kurangi akibat pandemi Covid- 19 serta penindakan kemiskinan di desa.

" Dana Desa 2022 difokuskan buat Dorongan Langsung Tunai selaku jaring pengaman sosial," kata Halim.

Pemerintah dikenal menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp 68 triliun. Dana sebanyak itu hendak dipecah buat 74 ribu desa di segala Indonesia. Ada pula BLT Desa diberikan Rp 300 ribu per bulan buat tiap keluarga yang masuk jenis.

Halim menarangkan, sebanyak 40 persen Dana Desa hendak digunakan buat BLT. Sebaliknya sisanya, buat pemberdayaan warga semacam program Ketahanan Pangan, penindakan Covid- 19, serta pembangunan desa.

Halim meningkatkan, kebijakan memfokuskan anggaran Dana Desa buat BLT ini mengacu pada Peraturan Presiden( Pepres) 104/ 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Perpres ini, kata ia, wajib dimaknai muncul dalam masa darurat, di mana masyarakat desa terdampak pandemi Covid- 19 memerlukan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam wujud BLT Desa.