Ormas Ahlul Bait Indonesia Bantah Isu Herry Wirawan Penganut Mazhab Syiah,Melakukan hal tidak Senonoh kepada Muridnya

 

Organisasi Warga Ahlulbait Indonesia( ABI) membagikan klarifikasi terhadap terdapatnya tudingan yang menyebut kalau Herry Wirawan, ustaz yang mencabuli belasan santriwati, pemeluk mazhab Syiah.

Lewat halaman resminya, ABI melaporkan kalau data tersebut bukanlah benar.

ABI dikenal selaku ormas pemeluk mazhab syiah di Indonesia.

" Selaku salah satu wadah komunitas muslim Syiah di Indonesia, ABI sangat menyesalkan tersiarnya berita yang menyesatkan serta tendensius itu, tanpa lebih dahulu melaksanakan klarifikasi ataupun tabayyun saat sebelum memberikan isu yang diperoleh dari media sosial tersebut," demikian bunyi siaran pers, dilansir dari halaman formal ABI pada Jumat( 10/ 12/ 2021).

ABI menyebut, data tersebut merupakan fitnah yang mencemarkan ajaran Syiah. 

"Jika terus dibiarkan, dikuatirkan modus pemelintiran informasi ini akan merusak kerukunan antar penganut agama dan penganut mazhab di Indonesia, yang pada gilirannya mengancam persaudaraan dan persatuan rakyat Indonesia.

ABI pun mengimbau agar semua pihak agar lebih bijak dalam mengambil dan membagikan informasi.

"Kami juga sedang mempertimbangkan untuk menempuh langkah-langkah yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu-isu menyesatkan tentang muslim dan ajaran keislaman Syiah di media sosial maupun terhadap media massa online sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," tulisnya.

Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap bahwa para santri yang jadi korban rudapaksa tersebut dulu diminta jadi kuli untuk membangun gedung pesantren di area Cibiru.

 Tidak cuman dirampas kala belajarnya dikarenakan kudu jadi kuli, dana dukungan pendidikan para santri yang diberikan pemerintah pun juga dirampas pelaku. 

 

Apalagi, bayi-bayi yang dilahirkan para korban rudapaksa tersebut juga ikut dieksploitasi oleh pelaku.

 Mereka dianggap sebagai anak yatim piatu demi dijadikan alat untuk meminta dana pemberian ke sejumlah pihak.

"Dan juga para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan selagi membangun gedung pesantren di area Cibiru," kata Livia Istania dikutip berasal dari Kompas.Com, Jumat (10/12/2021).

Pesantren Ditutup

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani menyebut izin operasional Pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dicabut.

Pencabutan izin operasional ini ditunaikan sebagai wujud bukan tegas pemerintah menyikapi informasi tindak pidana yang dilaksanakan oleh pemimpin pondok pesantren itu.

"Kami udah mengambil langkah administratif, mencabut izin operasional pesantren itu," kata M Ali Ramdhani di dalam keterangannya yang diterima Tech Antuzia Com, Jumat (10/12/2021).

 "Keliru satu saksi memberi tambahan keterangan bahwa ponpes memperoleh dana BOS yang penggunaannya tidak tahu."

Ketetapan ini diambil sebab Kemenag punya kuasa administratif untuk membatasi ruang mobilitas forum yang laksanakan pelanggaran berat layaknya ini.

Tidak cuman Pesantren Manarul Huda Antapani, Kementerian Agama juga menutup pesantren asuhan HW lainnya, Pesantren Tahfidz Quran Almadani.

Tidak cuman dikarenakan persoalan itu, dijelaskan M Ali Ramdhani, penutupan ini juga ditunaikan dikarenakan forum yang dimaksud belum punyai izin operasional berasal dari Kemenag.

Kemenag Pindahkan Sekolah Para Santri

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono menyebut pihaknya berjanji mengawal persoalan ini.

Yakni bersama dengan konsisten berkoordinasi bersama dengan Polda Jawa Barat dan Komisi Bantuan Anak Indonesia (Kpai) Jawa Barat perihal bersama langkah-langkah apa yang akan diambil.

Langkah pertamanya yaitu bersama langsung menghentikan kesibukan studi mengajar di forum pesantren itu.
Semua santri yang berada di pondok segera dipulangkan ke area asal masing-masing.

Demi melanjutkan belajarnya, Kemenag akan berupaya membantu para santri tersebut untuk mendapatkan tempat pendidikan yang baru.

Kemenag akan bersinergi dengan madrasah-madrasah di lingkup Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.